Peringkat 198 dari 199

Suriah

26negara tanpa perlu mengurus visa lebih dulu

Angka ini mencakup bebas visa, otorisasi perjalanan elektronik (eTA), dan visa saat kedatangan (VoA).

Ditambah 54 negara lagi lewat e-Visa yang diajukan secara online.

  • Bebas visa8
  • eTA2
  • Visa saat kedatangan16
  • e-Visa54
  • Wajib visa157
  • Masuk dibatasi1

Pemegang paspor Suriah dapat mengunjungi 26 destinasi tanpa perlu mengurus visa lebih dulu, sehingga paspor ini berada di peringkat 198 dari 199 dalam Kekuatan Paspor. Di Oseania, 7 dari 25 destinasinya terbuka tanpa visa lebih dulu, sedangkan di Eropa tidak ada satu pun dari 50 destinasinya yang terbuka. Sebanyak 54 destinasi lain memakai e-Visa, dan 157 destinasi mewajibkan visa dari kedutaan. Kewarganegaraan kedua dari Saint Kitts dan Nevis menambah 141 destinasi, termasuk Saint Kitts dan Nevis sendiri, sehingga totalnya menjadi 167 dan akan berada di peringkat 53 dari 199.

Mau lihat apa yang ditambahkan kewarganegaraan kedua pada paspor ini?

Peta visa

Klik negara mana saja di peta untuk melihat aturan masuknya.

Dari tahun ke tahun

Jumlah negara yang bisa dimasuki dengan paspor ini tanpa mengurus visa lebih dulu, bulan demi bulan.

24 negara

Berkurang 10 negara dibanding Agustus 2014

November 2026 · 24 negara · Peringkat 198 dari 199

Dari 34 negara pada Agustus 2014 menjadi 24 negara pada November 2026. Gunakan tombol panah kiri dan kanan untuk berpindah antarbulan.

Hanya 199 negara yang dihitung. Tabel lama di Wikipedia jarang mencantumkan wilayah nonnegara, jadi wilayah tersebut tidak disertakan agar angka antartahun tetap sebanding.

Apa saja yang berubah

22 perubahan

2026

2025

2024

2023

Disusun dari riwayat halaman “Visa requirements” di Wikipedia sejak 2014. Bulan yang tertera adalah saat perubahan pertama kali muncul di halaman; tanggal “berlaku sejak” diambil langsung dari halaman itu. Ini catatan tentang isi Wikipedia, bukan daftar resmi.

Lihat semua perubahan visa

Semua negara tujuan

238 negara

Sumber: Wikipedia, “Visa requirements for Syrian citizens”.